MUSYAWARAH MUI DENGAN 37 ORMAS ISLAM DAN MINANGKABAU; SEMUA SEPAKAT TOLAK LIPPO BLOK DAN RS SILOAM
Satu kata; Tolak Siloam!!! Itulah kesimpulan yang diambil dari musyawarah MUI Sumbar dengan Ormas Islam dan organisasi kaum Adat Minangkabau dalam musyawarah di ruang rapat Masjid Nurul Iman Padang (Selasa,2/6).
LKAAM yang diwakili oleh Buya M. Nasir Dt. Sampono Batuah mengatakan bahwa kita wajib menjaga anak kemenakan kita dari pemurtadan. Keberadaan Lippo Blok dan RS Siloam jelas membahayakan; “walaupun kawek nan dibantuak, ikan di lauik nan dituju, kilek camin lah kamuko, kilek baliuang lah ka kaki.” Kita harus larang dan tolak dari sekarang, kalau sudah besar kita tak akan mampu berbuat apa-apa.
Sementara itu, ketua GMM, Acin Rajo Bagak memperkuat 100% Siloam kita tolak. Atau kalau mau berdiri juga, maka James Riyadi wajib masuk Islam, tak ada pilihan lain. Hal senada disampaikan oleh Ketua IKADI Sumbar yang mengatakan secara prinsip menolak keberadaan RS Siloam.
Ketua Dewan Masjid, H. Yulius Sa’id yang juga seorang pengusaha di Sumbar menolak keberadaan RS Siloam. “Dewan Masjid Sumbar tegas menolak RS Siloam dan Lippo Blok”, kata beliau. Dan beliau mempertanyakan motivasi ekonomi dan bisnis yang diemban oleh James Riyadi dan Lippo Group. Kalau rumah sakit, maka rumah sakit sudah berlebih di kota Padang ini, RS Indarung saja saat ini kesepian menunggu pasien. Kalau mall dan supermarket, yang ada saja sudah kembang kempis, sepi pembeli. Hotel juga mempunyai hunian yang rendah. Sekolah apalagi, sudah banyak sekolah dan tak perlu lagi sekolah baru, apa lagi yang mahal. Sekolah yang dibangun James Riyadi itu sekolah mahal (uang sekolah Rp 10 juta sebulan,red). Berdasarkan hal itu, tentu bukan alasan bisnis dan keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama James Riyadi berinvestasi di sini. Irfianda Abidin mengatakan,”jika bicara soal pertumbuhan ekonomi, maka yang mesti dibangun itu adalah pabrik dan industri lainnya.”
Ust. Bakhtiar Nasir yang mewakili PWM Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah dengan seluruh pengikutnya menolak RS Siloam dan Lippo Group. Sementara itu, Ketua DDII Sumbar, DR Ahmad Kosasih mengatakan bahwa DDII menolak keras RS Siloam, karena dapat membangkitkan luka lama. Kita terluka amat dalam dengan RS Immanuel di Bukittinggi, kini datang lagi RS Siloam ini akan melahirkan monopoli terhadap medical dan tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan undang-undang.
Prof. Nur Anas Jamil mengatakan bahwa keberadaan RS Siloam ini sangatlah mengkhawatirkan bagi eksistensi budaya Minangkabau dan dampaknya berbahaya terhadap masyarakat Minangkabau. Intinya Minangkabau harus bersatu padu dan membangun kekuatan sendiri untuk menolak proyek missionaris ini. Prof. Mukhtar Naim mengingatkan, jangan sampai Minangkabau ini seperti Singapura dan Filipina, yang aset negaranya dikuasai orang asing.
Satu kata; Tolak Siloam!!! Itulah kesimpulan yang diambil dari musyawarah MUI Sumbar dengan Ormas Islam dan organisasi kaum Adat Minangkabau dalam musyawarah di ruang rapat Masjid Nurul Iman Padang (Selasa,2/6).
LKAAM yang diwakili oleh Buya M. Nasir Dt. Sampono Batuah mengatakan bahwa kita wajib menjaga anak kemenakan kita dari pemurtadan. Keberadaan Lippo Blok dan RS Siloam jelas membahayakan; “walaupun kawek nan dibantuak, ikan di lauik nan dituju, kilek camin lah kamuko, kilek baliuang lah ka kaki.” Kita harus larang dan tolak dari sekarang, kalau sudah besar kita tak akan mampu berbuat apa-apa.
Sementara itu, ketua GMM, Acin Rajo Bagak memperkuat 100% Siloam kita tolak. Atau kalau mau berdiri juga, maka James Riyadi wajib masuk Islam, tak ada pilihan lain. Hal senada disampaikan oleh Ketua IKADI Sumbar yang mengatakan secara prinsip menolak keberadaan RS Siloam.
Ketua Dewan Masjid, H. Yulius Sa’id yang juga seorang pengusaha di Sumbar menolak keberadaan RS Siloam. “Dewan Masjid Sumbar tegas menolak RS Siloam dan Lippo Blok”, kata beliau. Dan beliau mempertanyakan motivasi ekonomi dan bisnis yang diemban oleh James Riyadi dan Lippo Group. Kalau rumah sakit, maka rumah sakit sudah berlebih di kota Padang ini, RS Indarung saja saat ini kesepian menunggu pasien. Kalau mall dan supermarket, yang ada saja sudah kembang kempis, sepi pembeli. Hotel juga mempunyai hunian yang rendah. Sekolah apalagi, sudah banyak sekolah dan tak perlu lagi sekolah baru, apa lagi yang mahal. Sekolah yang dibangun James Riyadi itu sekolah mahal (uang sekolah Rp 10 juta sebulan,red). Berdasarkan hal itu, tentu bukan alasan bisnis dan keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama James Riyadi berinvestasi di sini. Irfianda Abidin mengatakan,”jika bicara soal pertumbuhan ekonomi, maka yang mesti dibangun itu adalah pabrik dan industri lainnya.”
Ust. Bakhtiar Nasir yang mewakili PWM Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah dengan seluruh pengikutnya menolak RS Siloam dan Lippo Group. Sementara itu, Ketua DDII Sumbar, DR Ahmad Kosasih mengatakan bahwa DDII menolak keras RS Siloam, karena dapat membangkitkan luka lama. Kita terluka amat dalam dengan RS Immanuel di Bukittinggi, kini datang lagi RS Siloam ini akan melahirkan monopoli terhadap medical dan tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan undang-undang.
Prof. Nur Anas Jamil mengatakan bahwa keberadaan RS Siloam ini sangatlah mengkhawatirkan bagi eksistensi budaya Minangkabau dan dampaknya berbahaya terhadap masyarakat Minangkabau. Intinya Minangkabau harus bersatu padu dan membangun kekuatan sendiri untuk menolak proyek missionaris ini. Prof. Mukhtar Naim mengingatkan, jangan sampai Minangkabau ini seperti Singapura dan Filipina, yang aset negaranya dikuasai orang asing.
Wako Padang yang memberi izin dan malah mengundang Lippo Group mesti ditanya; “Benarkah Pak Wako, Anda tak memperoleh apap-apa dari Lippo Group ini. Dan kalau dia jawab tak ada apa-apa, maka mesti dikuatkan dengan sumpah. Kita ingatkan, telah ratusan pejabat masuk penjara, karena terlibat sogok menyogok ini. Lagi pula, DPRD tak dilibatkan sama sekali. Masa pembangunan yang harganya triliyunan ini tak melibatkan DPRD? Itu keliru”, kata beliau.
Dasril Lamsudin, mantan Kapolda Sumbar, menyatakan; “Penolakan ini tak bisa lagi ditawar-tawar. Kita mesti satu suara, kompak dan tak boleh terpecah-belah. Kita menolak dengan cara yang santun, tak melanggar hukum, sebab kalau melanggar hukum maka isunya dapat dialihkan”, kata beliau.
Musyawarah juga menyepakati MUI sebagai payung untuk koordinasi penolakan RS Siloam dan Lippo Blok. Dan dalam hal ini diamanahkan pada Ust. Zaitul Ikhlas Saad yang juga ketua MUI Sumbar urusan Ukhuwah Islamiyah sebagai koordinatornya.
Kalau begitu, kita tunggu kata putus dari Pak Wako, cabut Blok Lippo dan RS Siloam karena beliau yang mengeluarkan izin dan mengundangnya.
(Disadur dari Berita Muallaf, edisi 7 Juni 2013)
0 komentar:
Posting Komentar