PERINDU SYURGA

Pemerintah Tunisia telah memberikan persetujuannya untuk kelompok Islam Hizbut Tahrir setelah mereka mengajukan diri untuk dijadikan resmi sebagai partai politik di Tunisia. Dengan ini kelompok Islam Hizbut Tahrir telah resmi ikut pemilihan umum di Tunisia pada tahun berikutnya. 

Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik internasional yang berusaha untuk mendirikan kembali Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir tidak mendukung Demokrasi dengan menyatakan keharamannya, tetapi baru-baru ini Hizbut Tahrir Tunisia malah mengajukan diri dalam mendaftar sebagai partai politik. 

Beberapa kali pengajuan sebagai partai politik di Tunisia ditolak oleh pemerintahan. Tetapi sejak dikuasai oleh Partai Islam En-Nahda, Hizbut Tahrir Tunisia dengan mudah mendaftarkan diri menjadi partai politik.

Kelompok Hizbut Tahrir ini dilarang dibeberapa negara, dan di Tunisia sebelum era revolusi menggulingkann Zine ElAbidine Ben Ali kelompok ini masuk dalam kelompok Islam yang ditekan, termasuk juga gerakan Salafy dan Ikhwanul Muslimin. Hingga akhirnya Partai Islam En-Nahda yang berhaluan moderat mampu memenangkan pemilu, seluruh kelompok gerakan Islam di Tunisia dengan bebas melakukan aktivitas mereka termasuk juga Hizbut Tahrir. 

Beberapa elit partai sekuler dan liberal memprotes Partai Islam En-Nahda yang dinilai terlalu lunak dan sering berkompromi dengan beberapa gerakan Islam garis keras. 

Pada bulan Mei juga, pemerintah telah memberikan persetujuan kepada sebuah partai politik gerakan Salafi, Islah Front. Dan lagi-lagi pihak sekuler dan liberal saat itu mengecam keras partai En-Nahda atas keputusan persetujuan tersebut. 

Ridha Belhadj, pemimpin Hizbut Tahrir Tunisia mengatakan “Dengan disetujuinya Hizbut Tahrir menjadi partai politik di Tunisia, kami akan siap untuk membuat revolusi dengan perubahan radikal untuk menyatukan seluruh negara Islam,” katanya. 

Sementara berbagai media Tunisia menyayangkan atas keputusan pemerintah menyetujui Hizbut Tahrir sebagai partai politik, lantaran media di Tunisia tidak pernah melihat peran aktif gerakan Hizbut Tahrir dalam gerakan pemberontakan 2011 untuk menggulingkan Ben Ali. 

Abdel Somued, salah satu jurnalis koran lokal Tunisia mengatakan “Kita sangat menyayangkan ada gerakan Islam yang tidak pernah ikut aktif dalam revolusi tetapi diakui oleh pemerintah sebagai partai politik. Ini sama saja memasukan sebuah benalu kedalam sistem pemerintahan Tunisia,” tuturnya. 

Walaupun begitu Partai Islam En-Nahda tetap menyatakan untuk berkomitmen dalam kebebasan berdemokrasi tanpa benar-benar menghambat kebebasan beberapa gerakan Islam yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan beberapa kelompok liberal dan sekuler mengkhawatirkan bahwa Partai En-Nahda sudah mempersiapkan sebuah hukum untuk menjadikan Tunisia sebagai negara bersyariat Islam.